BNNK KENDAL LAKUKAN LIVE GELEDAH RUMAH TERSANGKA SERENTAK DI INDONESIA TKP GEMUH

#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

BNN Kabupaten Kendal mendapat permintaan oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka inisial L yang beralamat di Gemuh Blanten, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

Penggeledahan ini merupakan salah satu agenda yang digelar dalam acara Konferensi Pers “Hasil Penindakan Desk Pemberantasan Narkoba” yang dipandu langsung oleh Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Marthinus Hukom, S.IK., M.Si, bersama dengan BNNP Aceh, BNNP Sumatera Utara, BNNP Sumatera Selatan, BNNP Bali, BNNP Kalimantan Barat, BNNP Jateng, BNNP Kalimantan Timur, BNNP Jawa Timur, BNNP Banten, serta BNNP Kaltara.

Kegiatan ini disiarkan serentak secara virtual melalui kanal Instagram resmi BNN Kabupaten Kendal dan zoom meeting, yang turut disaksikan oleh para tersangka yang juga sedang dalam proses penyidikan.

Penggeledahan terhadap rumah tersangka di Kendal dilakukan berdasarkan tindak pidana peredaran gelap Narkotika yang telah terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 lalu di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh tersangka L bersama dengan seseorang berinisial R.

Adapun penggeledahan hari ini telah mendapatkan izin geledah dari Pengadilan Negeri Kendal dan dilengkapi juga dengan Surat Perintah Penggeledahan.

Acara penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala BNN Kabupaten Kendal, Anna Setiyawati, S.Sos., M.M yang diawali dengan apel, kemudian dilakukan penggeledahan oleh penyidik dan anggota BNN Kabupaten Kendal bersama beberapa orang saksi, baik dari keluarga, Aparat Desa Gemuh Blanten, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal tersangka.

Adapun tujuan dari penggeledahan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses penggeledahan yang sesuai dengan prosedur hukum, menunjukkan keseriusan BNN dalam pemberantasan Narkotika, membangun kepercayaan publik terhadap kinerja BNN, serta mencegah penyebaran informasi hoax terkait penggeledahan.